Loading...

Pembinaan dan Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat – BNSP

 

PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya program-program berbasis pemberdayaan masyarakat sejak awal dasawarsa 1990-an, peran fasilitator sebagai pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut menjadi sangat penting. Dengan ditetapkannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai kebijakan payung bagi program-program berbasis pemberdayaan masyarakat pada Tahun 2007, kebutuhan akan Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dalam mengawal proses pembangunan baik di desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota terus meningkat. Dalam perkembangannya, jenis Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat juga beragam sesuai tuntutan pembangunan yang ada seperti fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknis, fasilitator keuangan, dan sebagainya. Namun demikian, meningkatnya kebutuhan dan keberagaman jenis fasilitator tersebut belum diikuti oleh dikembangkannya standar kompetensi dan jenjang karir yang jelas bagi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat.

Fakta adanya kebutuhan akan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu dan jumlahnya terus meningkat, menunjukkan bahwa fasilitator pemberdayaan masyarakat telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah profesi. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut.

Dalam rangka mengembangkan profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat beserta sistem penjaminan kualitas terhadap kinerjanya, maka keberadaan sertifikasi profesi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat mutlak diperlukan.

 

PERATURAN PERUNDANGAN

  • Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
  • Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
  • Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
  • Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 Perubahan Kedua Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.81 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
  • Pedoman Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor 210 Tahun 2007 tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi

 

TUJUAN UMUM

  • Memastikan kompetensi kerja untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat
  • Memelihara kompetensi untuk para tenaga kerja yang berprofesi sebagai Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat

 

TUJUAN KHUSUS

Untuk Industri

  1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa produk/jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten
  2. Membantu industri dalam rekruitmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi, meningkatkan efisiensi pengembangan SDM efisiensi nasional
  3. Memastikan industri mendapatkan tenaga yang kompeten
  4. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan renumerasi tenaga berbasis kompetensi
  5. Memastikan dan meningkatkan produktivitas

Untuk Tenaga Kerja

  1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan produk atau jasa
  2. Membantu memastikan dan memelihara kompetensi untuk meningkatkan percaya diri tenaga profesi
  3. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya
  4. Membantu tenaga profesi dalam mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri
  5. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi
  6. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara
  7. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja

 

PERSYARATAN DASAR PESERTA UJI

  1. Strata 2/S2 dan Strata 3/S3 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun
  2. Strata 1/S1 (semua disiplin ilmu); dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 3 (tiga) tahun
  3. Diploma 3/D3 (semua disiplin ilmu) dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun
  4. SLTA/Sederajat dengan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat minimal 7 (tujuh) tahun

 

PERSYARATAN PENDUKUNG YANG HARUS DIKUMPULKAN

  1. Mengisi Formulir Aplikasi Permohonan Sertifikasi (Form APL-01)
  2. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir
  3. Curriculum Vitae
  4. Fotocopy bukti-bukti pendukung CV dan pengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat
  5. Surat Keterangan Kerja dari instansi tempat bekerja
  6. Foto 4×6 dan 2×3 masing-masing 5 lembar, background merah

 

SKEMA KOMPETENSI

Unit Kompetensi Umum
SJK.PM01.001.01 Membangun Relasi Sosial
SJK.PM01.002.01 Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya yang Ada di Masyarakat
SJK.PM01.003.01 Mengembangkan Kesadaran Masyarakat untuk Berubah Menuju
Kehidupan yang Lebih Baik
SJK.PM01.004.01 Mengembangkan Kapasitas Sebagai Fasilitator
SJK.PM01.005.01 Meningkatkan Aksesibilitas Antar Pemangku Kepentingan
SJK.PM01.006.01 Membangun Visi dan Kepemimpinan Masyarakat
Unit Kompetensi Inti
SJK.PM02.001.01 Membangun Jejaring dan Kemitraan
SJK.PM02.002.01 Membangun Solidaritas Sosial
SJK.PM02.003.01 Mengembangkan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal
SJK.PM02.004.01 Memperkuat PosisiTawar Masyarakat
SJK.PM02.005.01 Merancang Perubahan Kehidupan Masyarakat
SJK.PM02.006.01 Mengelola Pembelajaran di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.007.01 Menyiapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM02.008.01 Mengembangkan Kemandirian Masyarakat
SJK.PM02.009.01 Mengelola Konflik di Dalam Masyarakat
SJK.PM02.010.01 Mengembangkan Sistem Kontrol Sosial
Unit Kompetensi Khusus (Inti)
SJK.PM03.001.01 Mengembangkan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat
SJK.PM03.002.01 Memfasilitasi Penerapan Inovasi Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang/Sektor Kegiatan Tertentu

 

METODE UJI KOMPETENSI

  1. Proses uji kompetensi dilakukan dengan metode analisa portofolio, tes tertulis, tes lisan dan praktek/simulasi, mengacu pada SKKNI FPM
  2. Metoda analisa portofolio dilakukan pada tahapan konsultasi pra asesmen dan pada saat tes lisan, untuk mendapatkan kesesuaian antara bukti-bukti kompetensi yang dilampirkan dengan persyaratan yang ditetapkan
  3. Perangkat asesmen/materi uji kompetensi yang digunakan pada saat uji kompetensi adalah perangkat asesmen yang telah divalidasi oleh LSP FPM
  4. Rekomendasi hasil uji kompetensi disampaikan oleh Tim Asesor Kompetensi kepada LSP FPM.
  5. Rekomendasi didasarkan kepada hasil evaluasi yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Uji Kompetensi
  6. Peserta uji yang dinilai belum kompeten pada unit kompetensi tertentu, maka diberikan kesempatan untuk mengikuti uji kompetensi ulang pada unit yang belum kompeten dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkan

 

TRAINING METHOD

Presentation

Discussion

Case Study

Evaluation

Pre Assesment

Assesment

Ujian Sertifikasi

 

FACILITY

Training Kit

Handout

Certificate

Lunch + 2x Coffee Break

Souvenir

Pick Up Participant (Yogyakarta)

 

 

Form Pre-Registrasi

Data Materi Training

Topik Training : Pembinaan dan Sertifikasi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat – BNSP
Link
*Jumlah Peserta Estimasi Jumlah Peserta yang di ajukan
*Nama Peserta Yang Didaftarkan

Personal Data

*Nama
*Jabatan Jabatan/Divisi/Departement
*Nama Perusahaan
*Alamat Perusahaan
*Email Perusahaan
*Email Alternatif eg: gmail, yahoo, hotmail
*Telepon Kantor
Ekstensi
*Handphone
* Harus di isi

Newsletter

Get our products/news earlier than others, let’s get in touch.